Salakan 10/03/22
BangkepNews.com. Dalam rapat kerja di pimpin langsung Wakil ketua ll ekowahyudi.ST. Rapat tersebut juga hadir ketua komisi ll, syahrudin.lalu, Moh.Ikbal laiti, Moh Hatta Mayuna, Mustaqim.Moidady, Burhan Alilaga, turut diundang sekertaris BAPEDA, kepala dinas Perhubungan.
Dinas perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan menghadiri rapat mengenai Pembahasan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022-2023, giat tersebut bertempat di Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Selasa (08/03) 2021.
Dari DISHUB dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Kasubbag Perencanaan, serta turut hadir dari Badan Perencanaan Daerah ( BAPEDA ) yang dihadiri oleh Sekertaris bersama kasubag.
Dalam pembahasan tersebut wakil ketua ll DPRD Banggai Kepulauan menyampaikan terkait rencana kerja dinas perhubungan, yang menjadi dasar program prioritas yang masuk dalam perencanaan daerah, pinta wakil ketua agar disampaikan dihadapan rekan rekan komisi ll DPRD Banggai kepulauan.
Dalam kesempatan ini, aleg dari politisi partai Demokrat diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya terkait perencanaan kerja dinas perhubungan Banggai kepulauan.
“Ia mengatakan, bahwa kita ketahui bersama bahwa musrembang untuk tahun 2023 baru Minggu lalu selesai. Pintanya pada kadis perhubungan agar dalam program kerja yang menjadi dasar prioritas pembangunan daerah, dia berharap kepada kadis perhubungan agar mengutamakan pembangunan jembatan dalam kota Salakan, kalumbatan, dan pelabuhan Tobing, karena itu termasuk salah satu penunjang pendapatan Daerah ( PAD),” tuturnya.
Sambung Kadis perhubungan, ia meminta kesempatan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh anggota komisi ll, Moh.Hatta.Mayuna, kata dia, bahwa apa yang disampaikan, semua itu, program pembangunan jembatan jelas ada anggarannya dan tahun ini kita akan kerjakan,” jawab kadis perhubungan
Masih diruang yang sama Moh.Ikbal.Laiti meminta waktu bicara untuk menyampaikan pendapatnya terkait rapat saat ini sebenarnya adalah rapat kerja komisi II bersama mitra terkait sinkronisasi Renja komisi II dengan OPD yg menjadi mitra kerja komisi II “kata dia, semestinya rapat saat ini ialah Rapat kerja bukan rapat dengar pendapat, sebab dalam pemaknaan itu berbeda antara rapat kerja dengan rapat dengar pendapat agar supaya tidak keluar dari subtansi rapat hari ini. sehingga rapat ini dapat efektif dan juga efisien terhadap waktu.
Sambungnya lagi, kalau ada program/kegiatan dinas perhubungan yang tidak terakomodir pada anggaran tahun 2022 lalu itu di anggap prioritas maka sebaiknya di masukkan dalam RKPD Perubahan yg nanti menjadi produk perda pada APBD Perubahan. Begitu jika ada program/kegiatan yang di anggap proiritas baik itu dari rencana kerja dinas perhubungan dan musrenbang maka komisi II melakukan sinkronisasi sesuai tugas, wewenang dan fungsi kita, tuturnya
Lanjut Mustaqim, kata dia, Mengurus Daerah Ini Jangan Lagi “Torang Babarmain” ia meminta agar seluruh pemangku kebijakan di lingkup pemerintahan daerah tidak lagi bermain-main dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2022-2023.
“Ia mengajak, mari kita kerja sama, bahwa mengurus daerah ini perlu keseriusan,” ujar Mustaqim.
Berkaitan dengan anggaran pembangunan tahun 2023 dengan kisaran angka Rp 60-100 Miliar yang disepakati lewat Musrembang Februari lalu.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah seharusnya mempunyai solusi efisien dalam pengelolaan anggaran itu. Dasarnya mengacu pada program skala prioritas yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
” Apabila program itu tidak bisa menunjukkan progres, maka tidak usah lagi dikasi anggaran,” tegas aleg dari Fraksi PAN itu.
Olehnya itu, kesempatan untuk otonomi Bangkep tersisa dua tahun. Dalam tenggat waktu itu, tidak terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Bangkep terancam dilikuidasi.
Lanjut dia, status daerah saat ini terus mendapat pendampingan, mulai dari BPK hingga kementerian. Hal inilah yang harus kita seriusi, agar setiap ada persoalan dapat kita pecahkan bersama – sama. Lanjut,atas dasar itu, ia menekankan agar perencanaan didesain sebaik mungkin untuk kebaikan daerah Bangkep kedepan,” ucapnya.
Sekertaris bapeda juga menyampaikan terkait apa yang disampaikan kadis perhubungan, lewat perbincangannya bersama kadis perhubungan mengenai rencana kerja 2022- 2023, kata dia, kami sudah dapat tambahan apa yang akan dilaksankan dinas perhubungan,” katanya.
Dan untuk program 2023, kadis perhubungan belum dapat menyentuh sama sekali menyangkut dermaga Salakan, kadis sampaikan kepadanya, bahwa dokumennya harus jadi dulu,tetapi kalau dokumennya belum jadi apa yang mau di interpensi,” ungkapnya.
,’Apabila perencanaannya sudah tuntas tahun ini, maka tahun depan komisi ll sudah punya agenda untuk tahun depan. Kita sudah harus interpensi, Nah, kalau di konsultasi dengan konsultan perencanaan dan mereka tidak siap, tentunya, apa yang direncanakan dan disesuaikan seperti apa yang disepakati lewat Musrembang, maka sama sekali tidak dapat kita interpensi,”jelasnya.
“Dan kita berharap kepada dinas perhubungan agar perencanaan 2022-2023 itu dapat dimaksimalkan lagi, supaya hasil dari perencanaan itu dapat maksimal” tuturnya.
Salah satu masukan dari Sekban Bapeda menyangkut pelabuhan saiyong, katanya, persoalan pasilitas pelabuhan perlu di pikirkan, dan menyangkut dokumen perencanaannya, komisi ll DPRD Bangkep harus mengetahui, supaya dapat ditindak lanjut kedepan.
Apa yang harus kita perbuat, agar dokumen perencanaan dapat selesai tahun ini, apabila tahun ini gagal maka tahun depan tidak akan berhasil dilaksanakan,” ungkapnya pada kadis perhubungan diruang rapat komisi ll DPRD Bangkep.
Katan Sekban Bapeda, dari hasil pembicaraannya bersama kadis perhubungan, bahwa kadis perhubungan tidak akan ambil resiko apabila dokumen perencanaannya belum selesai, kegiatan itu dapat dilaksanakan apabila dokumen perencanaannya sudah siap, agar pelaksanaan kegiatannya dapat dilaksanakan,” tandas Sekban Bapeda.
Ketua komisi ll sayahrudin lalu, katanya, persoalan ini mengacu pada rencana kerja, seperti apa yang disampaikan Mustakim.moidady, karena terlalu banyak pada akhirnya tidak tuntas, katanya. Lanjut, ia juga menekankan pada dinas perhubungan agar 2022-2023 kita fokus pada pokok persoalan, tetapi ada bahasa bahasa bijak politik yang saya maksudkan, cara mengimplementasikan, bahwa persoalan ini tidak fokus terbebani oleh dinas perhubungan,kolektif kolegial yang saya maksudkan.
“Di Undang-Undang 23 itu jelas,saya tidak mau terbebankan dengan persoalan PR yang belum tuntas,di tahun kemarin, lantas terbebani pada kadis perhubungan, tidak, persoalan ini kita di komisi ll sudah tahu, ia juga dengan rasa tanggungjawabnya selaku pemerintah maka persoalan itu menjadi beban bersama,” tutup ketua komisi ll DPRD Bangkep.(Ar)
