Selasa 12/04/22
BangkepNews.com, BANGKEP-Dalam pelaksanaan Muscab ASKAB, Wakil Ketua 1 komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banggai Kepulauan, Jufri Hermawan, angkat suara terkait pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Pemilihan Ketua Asosiasi Kabupaten (ASKAB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) bulan lalu.
Kata dia, pemilihan Ketua ASKAB PSSI Kabupaten Bangkep tidak dilakukan secara demokatis dan melanggar AD/ART Organisasi PSSI.
“Karena sebagian besar Pengurus Kecamatan PSSI Bangkep diarahkan serta sedikit “pemaksaan” untuk memilih orang tertentu,” ujarnya, Selasa (12/4/2022).
Anehnya lagi, kata Jufri, sejumlah pengurus dan Ketua Kecamatan PSSI, justru tidak menerima pemberitahuan, dan bahkan terkesan tertutup.
“Hanya diam-diam merayap, sama seperti cicak. Bahkan, saya sendiri sebagai Ketua ESCO pada Kepengurusan yang lalu, tidak diberitahukan dan tidak dimasukan dalam kepanitiaan MUSCAB ASKAB PSSI Bangkep,” terangnya.
Jufri menyadari adanya sekelompok orang tertentu yang berkeinginan mencoba menggiring ASKAB PSSI Bangkep ke arah dan tujuan kepentingan politik. Bahkan, menjadikan organisasi PSSI sebagai ladang bisnis, proyek, termasuk untuk melobi jabatan.
“Padahal, PSSI orientasinya bukan itu. Ini murni urusan pengembangan talenta anak muda di bidang olahraga,” ucapnya.
Teranyar, lanjut Ketua Tim Verifikasi PSSI Bangkep itu, SK kepengurusan belum ada, tapi pengurus yang baru saat ini, justru sudah mempertanyakan soal dana hibah.
Yang lebih riskan lagi, sampai saat ini,
PSSI juga, kata dia, masih punya hutang terkait pelaksanaan kompetisi LIGA 3 lalu di Palu.
“Dan itu juga harus diselesaikan oleh PSSI,” bebernya.
Jufri menegaskan, jika ingin melahirkan pemimpin yang demokratis di organisasi PSSI, ia menantang adanya pertarungan yang fight di momentum tersebut.
“Karena pengurus yang baru saat ini sama sekali tidak punya kontribusi. Itu mereka hanya tau beres. Karena nanti sudah ada momen baru bergabung. Orang lama pun, dilupakan,” sindirnya.
Kendati demikian, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangkep mengaku, telah mempersiapkan surat penolakan dari sejumlah pengurus kecamatan PSSI. Surat itu, nantinya akan dikirim ke Ketua Asprov Sulteng.
“Suratnya sedang kami persiapkan. Karena seluruh pelaksanaan musyawarah itu tidak sesuai dengan prosedur,” tutup jufri. (Ar)
