Erni Bajau, Ketua Umum POSBI, Berperan Sebagai Narasumber dalam Webinar dan Diskusi Publik BRIN

Avatar

BangkepNews.com. JAKARTA– Ketua Umum Perkumpulan Orang Sama-Bajau Indonesia (POSBI) Erni Bajau hadir sebagai Narasumber dalam Webinar dan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 27 Januari 2024

Webinar dan Diskusi mengusung topik Nasib Suku-Suku Laut (Orang Laut dan Suku Sama-Bajau) di Negara Maritim Indonesia.

Dalam webinar dan diskusi, Erni Bajau membahas materi tentang Perempuan Laut. Ia membahas, Perbedaan Peran Perempuan Sama-Bajau (Dulu dan Sekarang), Tantangan Perempuan Sama-Bajau saat Ini, dan Inovasi yang Dibutuhkan Perempuan Sama Menuju Kesetaraan Gender Inklusif

BACA JUGA:  Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ingatkan Daerah Soal Arah Kebijakan APBD 2023

Erni Bajau menyoroti soal kesehatan perempuan suku Sama-Bajau di Indonesia, tingginya angka putus sekolah, banyaknya usia produktif yang pengangguran, dan terdapat masih banyak perempuan yang buta huruf.

“Selama saya melakukan perjalanan sejak September 2023 saya bertemu dengan beberapa perempuan Bajau yang tidak mau berobat ke dokter karena takut dan teror biaya rumah sakit yang mahal, saya banyak bertemu dengan perempuan muda bahkan berumur 15 tahun tapi sudah menjanda, beberapa anak mengatakan malas ke sekolah bahkan tidak mau sekolah lagi karena sering mengalami perundungan oleh orang darat, itu faktanya” ungkap Erni Bajau melalui chat WhatsApp saat dihubungi media ini.

BACA JUGA:  Sulteng Masuk Dari 7 RUU Provinsi Disahkan, Mendagri: Bukan untuk Membentuk Daerah Baru

“Saya membahas banyak hal dalam webinar dan diskusi tersebut, saya juga menyinggung soal akses air bersih yang sulit, contoh di Desa Sama Bahari (Desa Sampela) di Wakatobi, desa yang berdiri di atas laut tersebut berhadapan langsung dengan Pulau Hoga yang merupakan destinasi terumbu karang dunia dengan jumlah penduduk hampir 1000 jiwa, tidak memiliki fasilitas air bersih. Semua hal yang saya bahas sangat membutuhkan perhatian khusus pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat, ini masalah serius, butuh solusi dari berbagai pihak, jika hal ini dibiarkan terus-menerus setiap tahun, sungguh ini adalah bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan pengabaian yang nyata” tutup Erni Bajau.(Ar)

BACA JUGA:  Kemendagri Sampaikan Solusi dan Strategi Percepatan Realisasi APBD
banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *