Bupati Bersama Wakil Bupati Bangkep Temui Wakil Ketua MPR RI Sampaikan Agenda Strategis Program Pembangunan Daerah Banggai Kepulauan

Avatar

BangkepNews.co. BANGKEP– Wakil Ketua MPR RI, Arcandra Muhammad Akbar, gelar pertemuan audensi dengan jajaran kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah hadir dalam pertemuan tersebut bupati dan wakil bupati Banggai Kepulauan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI, di Gedung Nusantara, Lantai 7, Selasa (13/1/2026).

Audiensi tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna membahas berbagai agenda strategis, khususnya terkait percepatan pembangunan daerah serta penguatan kolaborasi lintas pemerintahan.

Bupati dan wakil bupati Banggai Kepulauan bersama Sejumlah kepala daerah se-Sulawesi tengah hadir secara langsung dalam pertemuan itu, turut hadir diantaranya Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, dan Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae, Bupati Tolitoli Amran Hi. Yahya.

BACA JUGA:  Wakil Gubernur dan Bupati Banggai Kepulauan Hadiri SPM Awards 2025 di Jakarta, Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Daerah

Dari unsur pemerintah kota, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin mengikuti jalannya audiensi. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Donggala diwakili oleh Wakil Bupati Taufik M. Burhan. Beberapa daerah lainnya juga mengirimkan perwakilan, termasuk Kabupaten Morowali yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR, Alkaf.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan turut menghadirkan jajaran teknis, yakni Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perumahan, guna memperkuat pemaparan terkait kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan tersebut.

BACA JUGA:  Kegiatan FGD RPJPD Bangkep Resmi Dibuka Tahun 2025-2045

Dalam arahannya, Arcandra Muhammad Akbar menegaskan bahwa komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyukseskan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pelaksanaan otonomi daerah. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta usulan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun keselarasan antara kebijakan nasional dan kondisi riil di daerah, sehingga pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional.(*/Ar)

BACA JUGA:  PUPR Banggai Kepulauan Lakukan Asistensi DAK 2025 Di Kementerian PUPR, Jakarta
banner 728x250