BangkepNews.com.BANGKEP – Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (19/10/2026).
Pencanangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Rusli menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial maupun pemenuhan administrasi. Lebih dari itu, pencanangan tersebut harus menjadi komitmen nyata seluruh aparatur pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi dan mampu memberikan pelayanan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan predikat WBK dan WBBM tidak hanya dilihat dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari perubahan perilaku aparatur serta meningkatnya kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, adil, dan tidak berbelit-belit. Karena itu, setiap aparatur pemerintah harus mampu menunjukkan integritas melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari,” tegas Rusli.
Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah agar menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif yang harus diselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian seluruh aparatur sipil negara (ASN), yakni penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan komitmen bersama.
Pada aspek integritas, setiap ASN dituntut bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Aparatur juga diminta menghindari penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, serta segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.
Sementara dalam hal pelayanan publik, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang ramah, cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Rusli menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit dalam memperoleh hak pelayanan, sehingga kepuasan dan kepercayaan publik perlu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah.
Adapun penguatan pengawasan harus dilakukan melalui keteladanan pimpinan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.
Lebih lanjut, Rusli berharap pencanangan Zona Integritas tersebut diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia mengajak setiap ASN memulai perubahan dari diri sendiri dan unit kerja masing-masing, termasuk membiasakan diri bekerja dengan benar meskipun tanpa pengawasan, melayani masyarakat dengan tulus, serta menjalankan amanah secara bertanggung jawab.
“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan semata-mata diukur dari predikat yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih baik dan semakin percaya kepada pemerintah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Rusli berharap pencanangan ini menjadi titik awal bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Rusli Moidady secara resmi menyatakan dimulainya Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Melalui pencanangan tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen antikorupsi, meningkatkan profesionalisme aparatur, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.(*/Ar)
