BP3KP Sulawesi II Di Dampingi Kadis Perumahan Banggai Kepulauan Tinjau Perumahan Kumuh Desa Bongganan

oplus_0

​

oplus_0

BangkepNews.com.BANGKEP — Kepala Balai Pelaksana Penyediaan dan Perumahan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Yoke Radius Akbar, bersama kadis Perumahan Suripto Nurdin beserta tim turun langsung meninjau kondisi permukiman di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kunjungan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan dan Perumahan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II yang didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Banggai Kepulauan serta Kepala Bidang Perumahan ini juga dihadiri kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat setempat.

​Yoke menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari inisiatif Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, yang sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke pihak balai. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung potret kebutuhan perumahan dan infrastruktur dasar di daerah.

​”Kedatangan kami di Banggai Kepulauan berawal dari kunjungan Bupati Rusli Moidady, sehingga kami membalas kunjungan Pak Bupati di Banggai Kepulauan guna melihat langsung kondisi perumahan di Banggai Kepulauan. Semoga usaha Pak Bupati ini dapat cepat terealisasi, tinggal menunggu data dari Pak Kadis Perumahan,” kata Yoke.

​Dalam peninjauan itu, BP3KP Sulawesi II memaparkan sejumlah paket penanganan permukiman yang mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, proteksi kebakaran atau pemadam, hingga program bedah rumah.

Menurut kadis perumahan , penerima manfaat yang akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangani. Disisi lain Kepala Balai Pelaksana Penyediaan dan Perumahan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi II, Yoke Radius Akbar, meminta kepala dinas perumahan melaporkan rencana program secara terukur yang tersebar di berbagai desa di Banggai Kepulauan. Namun, ia mengakui ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga realisasi lanjutan bergantung pada kebijakan kementerian.

​Ia juga menambahkan bahwa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi tumpuan utama percepatan program. “Anggaran pusat menjadi harapan kita. Kami berharap kepada masyarakat untuk sama-sama berdoa agar anggaran pusat cepat dikucurkan ke daerah,” ucap Suripto Nurdin

Kepala Dinas Perumahan Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa warga yang selama ini menempati bagian depan area pasar juga masuk dalam skema fasilitasi pemerintah daerah. Penyaluran bantuan akan memprioritaskan warga yang belum pernah menerima intervensi serupa sebelumnya.

Menurut kepala dinas, pada prinsipnya seluruh warga yang memenuhi kriteria akan diupayakan mendapat perhatian bantuan perumahan, dengan pendataan dan penyelarasan di tingkat desa yang diserahkan kepada kepala desa setempat.

​Di sisi lain, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Bongganan terbilang besar. Berdasarkan data yang terhimpun di lapangan, jumlah rumah tidak layak huni di desa bongganan mencapai sekitar 500 unit, terdiri atas kurang lebih 300 rumah di kawasan pesisir atau laut dan 200 rumah di daratan. Angka ini menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan sinkronisasi data dinas teknis, pemerintah desa.” Tutup kadis perumahan.(*/Ar)

banner 728x250