BangkepNews.com. BANGKEP– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, beserta penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis di ruang sidang utama DPRD.Rabu ( 23/09/25)
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, yang diawali dengan pembacaan daftar hadir anggota dewan oleh Sekretaris DPRD, Asgar Lalu. Dari 25 anggota DPRD, 18 orang hadir, sementara 7 lainnya absen dengan rincian 3 orang izin dan 4 orang bertugas di luar daerah.
Setelah pembacaan daftar hadir, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO., diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan nota keuangan perubahan APBD tahun 2025.
“APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mewujudkan amanah rakyat untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan. Perubahan APBD ini telah disusun selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan provinsi serta rencana kerja nasional,” terang Bupati Rusli.
Bupati juga menyampaikan tiga poin utama dalam perubahan APBD tahun 2025, yakni:
1- Perubahan kebijakan pendapatan daerah,
2- Perubahan belanja daerah, dan
3- Perubahan pembiayaan daerah.
Bupati berharap rancangan ini dapat segera dibahas dan disetujui bersama untuk dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Empat Raperda Strategis Diajukan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan empat rancangan peraturan daerah, yaitu:
1- Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah,
2- Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah,
3- Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, dan
4- Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Paisu Malino dan Perseroda Trikora Salakan.
Terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, Bupati menyatakan bahwa hal ini merupakan implementasi dari pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dan menjadi bagian dari program prioritas “BERKAH Banggai Kepulauan 2025-2029”, yang bertujuan memberikan perlindungan tenaga kerja khususnya masyarakat miskin.
Setelah penyampaian laporan Bupati, lima fraksi DPRD memberikan pandangannya. Seluruh fraksi menyatakan menerima laporan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, meskipun beberapa fraksi memberikan catatan kritis sebagai bahan evaluasi.
“Seluruh fraksi menerima dengan catatan. Ini menjadi koreksi dan acuan bersama legislatif dan eksekutif. Semua Raperda disetujui untuk dibahas dalam tingkat pembahasan lanjutan,” ujar Ketua DPRD, Arkam Supu.
Beberapa anggota DPRD juga menyampaikan tanggapan:
Ikbal Lait (Gerindra) menyoroti keterlambatan KUA-PPAS 2026 dan meminta agar penyusunan dokumen pembangunan dilakukan berbasis data presisi.
Utu Rinus (PDIP) meminta prioritas pembangunan jalan, khususnya jalur Bulagi-Buko, serta penanganan masalah air bersih.
Winto mempertanyakan efektivitas penyertaan modal sebesar Rp11 miliar untuk PDAM, dan apakah sudah cukup menyelesaikan persoalan air di wilayah Bulagi bersaudara.
Wakil Ketua II DPRD, Rusdin Sinaling, menyatakan komitmen bersama DPRD untuk menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai fokus utama dalam APBD 2026.
Sebelum rapat Paripurna ditutup, Ketua DPRD mengingatkan pihak eksekutif untuk menyiapkan kajian teknis dari setiap usulan, agar pembahasan di legislatif berjalan optimal.
Bupati Rusli Moidady merespons positif semua tanggapan yang disampaikan anggota DPRD dan menyatakan komitmennya untuk memperhatikan setiap masukan demi pembangunan Banggai Kepulauan yang lebih baik.(*/Ar)
Editor: [ Arman.L ]
