BangkepNews.com.BANGKEP – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola desa melalui penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Kegiatan yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Bangkep ini terlaksana atas kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (12/2/2026), di Auditorium Bappeda dan Litbang Bangkep.
Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Moh. Aris Susanto, yang hadir mewakili Bupati Banggai Kepulauan. Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan ini, di antaranya perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Sulteng Ilham, SKM., M.Kes., anggota DPD RI Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, Kepala Inspektorat Banggai Kepulauan Dra. Jeane Rorimpandey, Kepala Bappeda Banggai Kepulauan Dr. Ariono Orab, S.Pd., S.Sos., para kepala perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam sambutannya, Sekda Moh. Aris Susanto menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan kunci utama terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus dimanfaatkan secara tertib, efektif, efisien, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sarana evaluasi komprehensif untuk meninjau capaian dan tantangan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan desa. Dari evaluasi tersebut, diharapkan lahir langkah-langkah perbaikan yang terukur dan mampu menjawab berbagai kendala di lapangan.
Sekda juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami regulasi dan menyusun administrasi serta laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, penguatan pengawasan internal, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dinilai sangat krusial dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
“Setiap rupiah anggaran desa harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak,” tegasnya.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap terbangun sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin profesional. Dengan demikian, pembangunan desa di wilayah kepulauan tersebut dapat berjalan lebih efektif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Banggai Kepulauan.(*/Ar)
