Salakan ( 18/2/23 )
BangkepNews.com- Badan Permusyarawatan Desa ( BPD ) Kabupaten Banggai Kepulauan rencananya lewat keterwakilan masing – masing kecamatan Se-bangkep akan bertemu Pj.Bupati Banggai kepulauan dalam waktu dekat ini.
Dalam pertemuan nantinya, keterwakilan BPD akan mempertanyakan terkait kesejahteraan dan pasilitas BPD yang selama ini tidak sesuai regulasi. Sebagian besar pasilitas BPD selaku keterwakilan masyarakat ditingkat desa seakan terindikasi dikesampingkan.
Hal inilah membuat BPD Se-bangkep merasa terpanggil untuk bersilaturahmi guna mempertanyakan kejelasan kesejahteraan BPD pada Pj bupati Bangkep Ihsan Basir.
Dalam group BPD Se-bangkep mulai ramai diperbincangkan terkait persoalan kesejahteraan dan pasilitas BPD, Pasilitas BPD mulai dari ATK, perjalanan dinas dan pasilitas BPD lainnya tidak sesuai. Hal itulah yang menjadi perbincangan serius di group BPD Banggai kepulauan.
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan di Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu memberikan tunjangan dan operasional Badan Permusyawatan Desa (BPD) serta insentif rukun
tetangga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif itu ditetapkan lewat peraturan Bupati, inilah yang menjadi dasar BPD se-bangkep guna mempertanyakan kejelasan kesejahteraan BPD pada bupati Banggai kepulauan. (Ar)
