BangkepNews.com. BANGKEP – Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep, sebuah kabupaten di Indonesia, telah mengajukan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menaikkan indeks kemahalan konstruksi. Permohonan ini bertujuan untuk mengakomodasi kenaikan biaya material dan tenaga kerja dalam industri konstruksi.
Pemerintah Daerah Bangkep telah mengalami tantangan dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya akibat meningkatnya harga material konstruksi, biaya tenaga kerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sektor konstruksi. Oleh karena itu, Pemda Bangkep berinisiatif untuk mengajukan penyesuaian indeks kemahalan konstruksi kepada BPJS.
Bupati Bangkep, Ihsan Basir,SH.LL.M dalam pernyataannya mengatakan, “Dipandang dari aspek pemenuhan konstruksi logistik, Kabupaten Bangkep menghadapi tantangan yang cukup besar, dalam memasok kebutuhan logistik ke wilayah kepulauan,” ujar Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Jumat.
Permintaan Pemkab Bangkep tersebut, disampaikan langsung oleh Bupati Ihsan Basir kepada BPS melalui Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, di Jakarta, Jumat.
“Iya, kami menyampaikan langsung kepada BPS melalui pertemuan kami dengan Deputi Bidang Statistik. Pertemuan ini sekaligus untuk memintai pencerahan soal indeks kemahalan konstruksi,” ujarnya.
Indeks kemahalan konstruksi digunakan oleh BPJS sebagai acuan dalam menentukan besaran dana yang akan disediakan untuk proyek-proyek pembangunan di daerah. Indeks ini mencakup berbagai faktor seperti harga material, upah tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Dengan menaikkan indeks kemahalan konstruksi, diharapkan BPJS dapat memberikan alokasi dana yang lebih memadai bagi proyek-proyek pembangunan di Bangkep.
Pemda Bangkep juga telah melakukan kajian mendalam terkait dengan kenaikan biaya konstruksi di daerah ini. Mereka telah mengumpulkan data dan informasi terkait kenaikan harga material dan biaya tenaga kerja dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penyesuaian indeks kemahalan konstruksi kepada BPJS.
Bupati menyampaikan, Indeks Kemahalan Konstruksi Bangkep berada di angka 94,14, sedangkan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Banggai Laut 103,9. Padahal dua kabupaten ini merupakan kabupaten bertentangga yang berada di wilayah Timur Sulteng sebagai kabupaten kepulauan dan kelautan.
Oleh karena itu, kata dia, Bangkep lebih mengalami tantangan untuk memasok logistik konstruksi ke wilayah kepulauan dan kelautan.
Saat ini, Pemda Bangkep tengah menunggu tanggapan dan evaluasi dari BPJS terkait permohonan penyesuaian indeks kemahalan konstruksi. Mereka berharap permohonan ini dapat segera diproses sehingga proyek-proyek pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.
Dalam menghadapi tantangan kenaikan biaya konstruksi, Pemda Bangkep juga sedang berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kontraktor dan pengembang, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka berharap dapat bekerja sama dalam menemukan cara untuk mengatasi kendala biaya dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
“Sehingga kami minta agar indeks kemahalan konstruksi tersebut dinaikkan,” sebutnya.
Dengan dinaikkannya indeks kemahalan konstruksi, ujar dia, Kabupaten Banggai Kepulauan ingin memastikan bahwa konstruksi di daerah itu memiliki standar keamanan dan kualitas tinggi.
“Hal ini akan berdampak pada peningkatan biaya lebih,” sambungnya.
Di samping itu, kata Bupati, kenaikan indeks kemahalan konstruksi dapat mempengaruhi fiskal daerah Bangkep khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemda Bangkep berharap bahwa penyesuaian indeks kemahalan konstruksi ini dapat membantu mendorong pembangunan di wilayah ini serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.(Ar)
