DPRD dan Pemkab Banggai Kepulauan Setujui Ranperda Penyelenggaraan Desa dan Bahas APBD 2027

BangkepNews.com. BANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Sidang Paripurna penting pada Jumat (13/11/2026). Agenda utama sidang ini meliputi persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Desa menjadi Peraturan Daerah (Perda), serta penyampaian hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

​Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh jajaran eksekutif dan legislatif. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen mereka dalam merampungkan kedua agenda krusial tersebut.

​Terkait Ranperda Penyelenggaraan Desa, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pada mulanya regulasi ini diusulkan dengan judul Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa.

​Namun, setelah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, judul dan materi muatan Ranperda disesuaikan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa.

​”Perubahan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi daerah agar penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki landasan hukum yang lebih tepat, sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata di tingkat pemerintahan dan masyarakat desa,” ujar Serfi Kambey.

​Selain pengesahan Perda Penyelenggaraan Desa, sidang juga mendengarkan hasil pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Wakil Bupati memaparkan bahwa rancangan awal disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang mengacu pada asumsi pendapatan tahun sebelumnya.

​Kendati demikian, dinamika terjadi selama proses pembahasan akibat adanya perubahan asumsi pendapatan, khususnya pada pos Dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini berdampak langsung pada penyesuaian struktur APBD, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

​Meski demikian, penyesuaian tersebut dipastikan tetap berpedoman ketat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

​Apresiasi dan Tahapan Evaluasi Gubernur

​Bupati Rusli Moidady turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.

​Setelah memperoleh persetujuan bersama dalam sidang paripurna ini, dokumen Rancangan Perda APBD TA 2027 selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dievaluasi. Langkah ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

​Menutup rangkaian sidang, Wakil Bupati berharap agar Perda Penyelenggaraan Desa yang baru disahkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif juga diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berwibawa.(*/Ar)

banner 728x250