BangkepNews.com.MAKASAR – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses telekomunikasi dan percepatan transformasi digital di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan berpartisipasi dalam Penandatanganan Serentak Dokumen Pinjam Pakai Lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI dan Rapat Koordinasi Layanan Infrastruktur BAKTI Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (26/11/25).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bangkep untuk memperkuat jaringan telekomunikasi dan mendukung pembangunan infrastruktur digital yang esensial bagi layanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTI-MP) BAKTI, Yulis Widyo Marfiah, dalam sambutannya mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah, termasuk Banggai Kepulauan, dalam mendukung koordinasi lapangan. “Tantangan konektivitas di wilayah 3T tidak mudah, namun kerja sama daerah menjadi kunci percepatan,” ujar Yulis.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, Yulis juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, mulai dari ASN, UMKM, nelayan, hingga dunia pendidikan, yang perlu terus didorong.
Pada sesi penandatanganan dokumen, Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dalam Batch I bersama tujuh kabupaten lainnya, yaitu Halmahera Timur, Lamandau, Berau, Mamberamo Tengah, Maybrat, Biak Numfor, dan Barito Selatan.
Dengan ditandatanganinya dokumen ini, Banggai Kepulauan secara resmi mendukung operasional dan keberlanjutan pembangunan BTS BAKTI di wilayahnya. Keberadaan BTS tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan internet di desa-desa yang belum terlayani, memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menunjang kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong ekonomi lokal melalui akses informasi yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga menyambut baik peluang pelatihan digital yang ditawarkan BAKTI untuk ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat desa, sebagai bagian dari upaya penguatan SDM.
Partisipasi aktif Pemda dalam kegiatan ini menandai langkah konkret daerah dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan percepatan transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif.(*/Ar)
