Salakan 21/02/22
BangkepNews.com. Rapat diskusi tentang data kependudukan yang dilaksanakan diruang ketua DPRD Banggai Kepulauan. Rapat tersebut dihadiri Kepala Bapeda Litbang, Kepala BPJS, Kadis Dinkes, Kadis Sosial dan Kadis Capil, guna membahas persoalan BPJS, Jumat (18/03/22)
Pada pertemuan itu, ketua DPRD Rusdin Sinaling mengundang OPD terkait hanya untuk memastikan data masyarakat miskin yang akan menjadi prioritas pemerintah daerah demi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Rusdin Sinaling selaku pemimpin rapat, kata dia, rapat tersebut hanya bersifat formal, dan Rapat ini sebagai inisiatifnya sendiri sebagai wakil rakyat, demi menyatukan persepsi dalam suatu kebijakan demi kepentingan masyarakat Banggai kepulauan.
Beberapa hal yang di sampaikan, salah satunya mengenai data, dalam pengambilan kebijakan kepada masyarakat yang dimana
kebijakan tersebut harus membutuhkan data kependudukan yang sesuai dengan yang ada dilapangan.
Diharapkannya dengan ketepatan data yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut, akan membuat kebijakan tersebut menjadi tepat sasaran.
Ia memberikan kesempatan kepada pimpinan BPJS untuk menjelaskan terkait data masyarakat miskin yang terdata menjadi anggota BPJS.
” Pimpinan BPJS Bangkep menjelaskan terkait ketersediaan anggaran yang ada, serta jumlah peserta yang terakomodir di tahun 2022, saat ini data yang diambil dari semester kedua, data penduduk pada tahun 2021 sebanyak 124.71 jiwa,” jelasnya.
“Data yang di akomodir oleh pemerintah pusat sekitar kurang lebih 48,681 jiwa, Data tersebut sampai saat ini masih aktif. Yang perlu diketahui bersama,bahwa data ini mulai bulan september 2021 sampai Maret 2022, setiap bulannya ada penambahan dan pengurangan,”tuturnya.
Kepala bapeda Litbang mengatakan,sebelumnya Pemda sudah membentuk team terpadu dalam pemuktahiran data, tetapi itu tidak jalan, persoalan niat pemerintah mengenai kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, ia sangat merespon dan mendukung apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah Banggai kepulauan.
” Akan tetapi yang perlu dilakukan yaitu mensinkronkan data terlebih dahulu secara door to door, sebab percuma saja dilakukan niat pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kalu kita buta data saat ini,” tuturnya.
Aris Susanto juga sampaikan, kata dia, ada beberapa hal yang pernah disepakati bersama, akan tetapi itu tidak terlaksana dengan baik, persoalannya salah satu dinas terkait melakukan pendataan sendiri tanpa mengindahkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama, akhirnya sampai saat ini juga pendataan yang dilakukan tidak pernah selesai,” terangnya.
Tegas dikatakannya kepada pimpinan BPJS, kata dia, BPJS wajib setiap bulannya melakukan pelaporan pertanggungjawaban, agar laporan yang disampaikan BPJS menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, sehingga angka yang diserahkan dapat di taksasi, apakah angkanya bertambah atau berkurang dalam pertahunnya, sehingga pemda dapat merasionalisasikan anggaran untuk kebutuhan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.” tuturnya.
Inti permasalahannya disini adalah persoalan data saja, jadi, apa yang menjadi tujuan pemda memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat kurang mampu, ia sangat setuju, ia, mengajak agar OPD terkait memaksimalkan data terlebih dahulu by name by address,” jelasnya.
dalam pengambilan kebijakan kepada masyarakat yang dimana
kebijakan tersebut harus membutuhkan data kependudukan yang sesuai dengan yang ada dilapangan.
Diharapkan dengan ketepatan data
yang digunakan pemerintah dalam
mengambil kebijakan tersebut, akan membuat kebijakan tersebut
menjadi tepat sasaran.Sehingga dalam pelaksanaannya
menjadi efektif dan efisien,” tandasnya.(Ar)
