Kamis/08/09/22
BangkepNews.com. BANGKEP– Kenaikan BBM, Pemerintah Daerah Lewat Kecamatan, Camat Tinangkung UMARA PUNDENG Ali.Spd.SH.MH. lakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Desa BPD, Karangtaruna, Ketua Buruh Bongkar Muat, ( TKBM )se-kecamatan Tinangkung.
Umara Pundeng Ali.Spd.SH.MH selaku pimpinan wilayah kecamatan lakukan koordinasi guna memberikan pemahaman untuk ditindak lanjuti di desa se-kecamatan Tinangkung kab.Banggai Kepulauan.
Giat tersebut dihadiri juga Kapolsek yang diwakili Waka polsek, Danramil, Kadis Ketapang, Koperindag, DPMD, Kapus Tinangkung, Rabu (07/09/22).
Rapat tersebut guna membahas terkait kenaikan BBM demi mencari solusi akibat dari dampak kenaikan BBM. Tentunya, kenaikan ini menjadi persoalan yang sangat menekan kebutuhan masyarakat.
” Akibat dari naiknya BBM saya sangat prihatin, akan tetapi ini adalah aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, dari kenaikan ini tentunya sangat berdampak pada kita semua,”ucap Umara selaku pimpinan wilayah kecamatan Tinangkung.
kenaikan harga BBM berisiko menyebabkan stagflasi, sebagai rambatan efek dari kenaikan berbagai harga.
Dengan kebijakan naiknya harga beberapa jenis BBM yang digunakan masyarakat tentunya akan berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok.
Pemerintah kecamatan, selaku perpanjangan tangan pemerintah Daerah, kata dia, ” ini sudah menjadi tugas penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana kita dapat mengimbangi harga akibat dampak dari kenaikan BBM, yang pada akhirnya terjadi inflase secara nasional,” paparnya.
Inflase ekonomi akibat dari kenaikan BBM secara nasional.
camat selaku penanggungjawab wilayah, disampaikannya bahwa dalam rapat lewat vidcom yang di ikuti dari semua daerah se- Sulteng, rapat tersebut dibuka langsung oleh gubernur Sulawesi tengah Terkait inflase. Gubernur Sulteng Rusdi Mastura meminta,” agar seluruh daerah bertanggungjawab pada daerahnya sendiri,” ungkapnya.
Mendasari penyampaian gubernur Sulawesi tengah, camat Tinangkung UMARA PUNDENG Ali.Spd.SH.MH mengambil tindakan cepat, mengundang seluruh kepala desa dan BPD selaku penyelenggara di desa, yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan guna mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM.
” Saya berharap kehadiran para kepala desa dan BPD agar se-segera mungkin melakukan pendataan kembali sesuai profesi masyarakat masing- masing, sehingga kebutuhan subsidi BBM yang menjadi program pemerintah dapat tepat sasaran,”Harapnya.
Umara juga berharap pendataan yang dilakukan juga harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kades dan BPD diminta untuk melakukan kegiatan kongkrit mendorong kepada petani untuk memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan produksi pertanian, begitu juga Nelayan dan kelompok profesi lainya. Semboyan Desa Tampa Kelaparan harus diwujudkan dan Kepala Desa harus bertanggung jawab atas Desa yang dipimpinnya. Tegas Umara.
Penulis; Arman.Londomi
