BangkepNews.com.BANGKEP– Dalam upaya memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam lelang jabatan, Pemerintah Kabupaten Bangkep telah menggelar proses lelang untuk mengisi posisi 7 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berbagai kandidat yang berkualifikasi telah mengikuti proses seleksi yang ketat dan profesional.
Ketujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu antara lain; Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Dikbud, Dinas Pora, DP3AP2 dan KB, serta Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Kabupaten Bangkep.
Hasil lelang jabatan telah diumumkan, dan 7 calon terpilih telah menerima keputusan dari pihak berwenang. Namun, sebelum pengangkatan resmi, tahapan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus dilalui. Proses persetujuan teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dan regulasi terpenuhi secara ketat, guna menjamin terpilihnya para pejabat berdasarkan kriteria yang objektif.
Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai kepulauan, Marjam M. Iba’ad menjelaskan, usulan nama yang dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah dikembalikan ke Pj. Bupati untuk memilih ketiga nama dari masing- masing jabatan yang dituju oleh peserta lelang.
“Setelah itu, Pj. Bupati mengusul persetujuan teknis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Marjam, Rabu (2/8/2023) dini hari di ruang kerjanya.
Tentunya Kepala Daerah Banggai kepulauan mengharapkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses lelang jabatan ini, sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional. Semua pihak berharap agar persetujuan teknis dari BKN dapat segera diselesaikan, sehingga para pejabat yang terpilih dapat segera bertugas dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Dengan adanya proses lelang jabatan yang terbuka dan transparan, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat dan berintegritas, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan di OPD Banggai kepulauan. Proses ini menjadi tonggak penting dalam menguatkan sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Banggai kepulauan.(Ar)
