BangkepNews.com. BANGKEP– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep menerima penyampaian keterangan Bupati mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023.
Enam fraksi di DPRD Bangkep, yaitu NasDem, Bintang Persatuan, PDIP Nurani Rakyat, PAN, Gerindra, dan Demokrat, menyatakan penerimaan atas LKPJ Bupati. Namun, setiap fraksi memiliki catatan tersendiri untuk dibahas lebih lanjut oleh pansus.
Fraksi Gerindra, yang diwakili oleh juru bicaranya, Weros Puasai, menyoroti ketidaksesuaian fakta lapangan dengan LKPJ Bupati tahun 2023. Mereka menekankan bahwa masih banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti persoalan air bersih di Bulagi dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Peling Barat.
Fraksi PAN, melalui Bikham Masso, mengkritik besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 yang dianggap tidak wajar. Bikham menyatakan bahwa SILPA yang tetap tinggi setiap tahunnya menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan daerah.
Sementara itu, Sahrudin Lalu dari Fraksi PDIP menyoroti belum terwujudnya pembangunan kawasan perumahan masyarakat desa Bongganan. Rusdin Sinaling, Ketua DPRD Bangkep, menjawab bahwa pengalokasian anggaran untuk pembangunan tersebut telah diintervensi oleh DPRD beberapa kali, namun belum terealisasi karena lemahnya perencanaan dari beberapa OPD teknis.(**)
