BangkepNew.com. Jakarta – Dalam Kunjungan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady pada kementerian keuangan RI bersama ketua komisi III DPRD Nancy Dunda, Sekertaris Badan BPKAD Zulkarnain dan Ariono Orab Kepala Bappeda kabupaten Banggai Kepulauan.Rabu (21/05/25)
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dipastikan akan menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025 dengan skema penyesuaian berdasarkan kinerja daerah. Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menetapkan bahwa alokasi dana akan diberikan sesuai indikator dan capaian kinerja masing-masing daerah.
Tahun ini, fokus penganggaran masih diarahkan pada penggalian dan pembaruan data sektoral yang bersumber dari kementerian teknis, dengan mengacu pada rapor kinerja yang diterbitkan oleh pusat. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas anggaran.
Kementerian Keuangan RI mencatat bahwa total alokasi DIF nasional untuk 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh revisi formula penilaian serta rendahnya performa beberapa daerah dalam memenuhi target.
Kabupaten Bangkep sendiri masih berada dalam kategori kapasitas fiskal sangat rendah. Artinya, kemampuan pendanaan daerah secara mandiri masih terbatas, sehingga perlu upaya ekstra untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rusli Moidady, Bupati Banggai kepulauan, menegaskan perlunya rekofusing program ke arah kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Pemerintah daerah harus menyesuaikan program yang ada dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat di tengah kebijakan efisiensi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia juga mendorong optimalisasi PAD melalui penggalian potensi lokal dan bahkan mempertimbangkan penjualan aset-aset tidak produktif sebagai tambahan pendapatan. Selain itu, penting bagi daerah untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat demi mengakses dukungan dana dari APBD tingkat I maupun APBN.
“Penyiapan dan pemutakhiran data yang akurat dari setiap dinas menjadi kunci keberhasilan dalam pengalokasian anggaran,” tandasnya.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi dari kementerian guna mendorong peningkatan alokasi Dana Insentif Fiskal di masa mendatang.(**)
