Bangkepnews.com.BANGKEP– Menyikapi beredarnya video di media sosial dari akun Facebook Upik Laumarang yang menampilkan rapat pemerintah desa bersama sejumlah tokoh masyarakat terkait dukungan terhadap pembangunan SPBU di lokasi yang disebut rawan longsor.
Berdasarkan hasil investigasi media ini di Desa Patukuki pada Sabtu, 24 Mei 2026, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan pandangan berbeda mengenai kelanjutan proyek tersebut.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patukuki saat di konfirmasi terkait kondisi lokasi rencana pembangunan SPBU di desa patukuki. Ketua BPBD membenarkan adanya patahan tanah di area jalan depan lokasi pembangunan SPBU. Menurutnya, kondisi jalan depan SPBU sering mengalami patahan, patahan itu diduga dipicu oleh keberadaan aliran sungai bawah tanah di sekitar lokasi.
Mengenai Kesepakatan Pembangunan SPBU menurut ketua BPBD. “Kalau saya tergantung keputusan pemerintah daerah bersama pihak SPBU,” ujarnya saat ditemui di kediamannya.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Uyun Daman menyatakan tetap mendukung pembangunan SPBU di wilayah Peling Tengah tanpa mempersoalkan pihak yang membangunnya. Ia menilai pembangunan telah berjalan dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
“Mereka sudah terlanjur membangun. Kalau dipindahkan titik lokasinya, saya merasa kasihan karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Hudman Mania, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat Desa Patukuki. Ia mengatakan hasil rapat bersama sekitar kurang lebih 30 warga menyepakati agar pembangunan SPBU Kompak tetap dilanjutkan.
“Kalau dari hasil rapat pertemuan, kami sudah sepakat pembangunan SPBU Kompak tetap dilanjutkan karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.
Meski demikian, Hudman berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat apabila terdapat rencana pemindahan lokasi pembangunan.
“Jika pemerintah ingin memindahkan lokasinya, saya berharap pemerintah daerah datang untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tujuan pemindahan lokasi tersebut,” katanya.
Pada hari yang sama, Kepala Desa Patukuki juga menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan tersebut.
“Saya yang bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi sesuatu,” ujarnya kepada media ini.
Namun demikian, pandangan yang berbeda warga lain saat ditemui media ini, sebagian warga menilai lokasi pembangunan SPBU tidak layak karena berada di kawasan yang dianggap rawan longsor. Mereka berharap proyek tersebut dipindahkan ke lokasi yang lebih aman guna menghindari risiko di masa mendatang.
“Lokasi itu tidak layak untuk pembangunan SPBU karena rawan longsor. Kami berharap dipindahkan ke tempat yang lebih aman,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Rencana pembangunan SPBU pernah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD pada 13 April lalu terkait polemik rencana pembangunan SPBU di Peling Tengah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD itu mengungkap kekhawatiran serius terhadap dampak ekologis pembangunan SPBU, terutama terhadap kawasan yang diduga berkaitan dengan sumber mata air dan ekosistem karst yang selama ini dilindungi melalui regulasi daerah.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Perizinan sebelumnya telah menyampaikan peringatan kepada pihak pengelola SPBU agar tidak membangun di lokasi tersebut.
“Jangan membangun di lokasi tersebut. Lebih baik membangun di lokasi di bawah yang berdekatan dengan permukiman warga meskipun biayanya mahal,” ujar Kepala Bidang Perizinan saat RDP bersama DPRD.(*/Ar)
*Bersambung*
