BangkepNews.com.BANGKEP – Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, turun langsung meninjau lokasi rencana pembangunan SPBU Kompak di Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah. Kunjungan itu dilakukan bersama Ketua Komisi III Nancy Dunda, Sekretaris Komisi II Uturinus Gunawan, serta anggota Komisi II Burhan Alelaga dan Rusdin Sinaling.
Peninjauan tersebut difokuskan pada kondisi badan jalan di depan lokasi pembangunan yang mengalami retakan dan kerusakan cukup serius. DPRD menilai kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena berada tepat di area yang direncanakan menjadi titik pembangunan SPBU.
“Dengan kasat mata saja kita bisa melihat bahwa kondisi lokasi rencana pembangunan SPBU ini sangat berisiko. Potensi longsor di titik tersebut nyata dan tidak bisa dianggap sepele,” kata Arkam Supu di lokasi.
Menurut Arkam, kondisi jalan yang terus mengalami retakan dan penurunan tanah yang semakin parah berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menutup mata terhadap titik lokasi yang mengancam keselamatan warga.
Ia bahkan mengajak Bupati Banggai Kepulauan untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi sebenarnya. Menurut Arkam, keputusan terkait kelanjutan pembangunan harus didasarkan pada fakta di lapangan, bukan hanya laporan administratif.
“Kalau bisa datang lihat dulu kondisi jalan ini. Jangan sampai masyarakat yang setiap hari melintas justru menjadi korban akibat kerusakan yang semakin parah,” ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Bupati Banggai Kepulauan disebut menyatakan akan segera meninjau lokasi dalam waktu dekat.
Bagi DPRD, kunjungan lapangan ini bukan sekadar agenda pengawasan rutin. Langkah tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi titik lokasi pembangunan SPBU yang Semakin parah
Hasil pemantauan lapangan itu, kata Arkam, akan dibawa ke forum rapat kerja DPRD dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. DPRD ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kondisi geologis lokasi, kelayakan pembangunan, hingga proses penerbitan perizinan.
“Kami akan menindaklanjuti temuan di lapangan melalui rapat kerja. Termasuk mengkaji kembali izin pembangunan SPBU yang terbit melalui sistem OSS yang diduga terdapat sejumlah kejanggalan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya evaluasi terhadap proses administrasi pembangunan SPBU yang selama ini berjalan. DPRD menilai aspek keselamatan dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Di akhir peninjauan, Arkam meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Ia berharap bupati segera mengeluarkan surat penghentian sementara pembangunan hingga hasil kajian teknis selesai dilakukan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jika hasil kajian menunjukkan lokasi ini tidak layak, maka titik pembangunan SPBU harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman,” kata Arkam.
Desakan DPRD ini menandai meningkatnya perhatian terhadap proyek SPBU Kompak di Desa Patukuki. Di tengah kondisi jalan yang terus mengalami kerusakan, polemik tidak lagi sebatas soal investasi dan pelayanan BBM, melainkan menyangkut keselamatan warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.(*/Ar)
*Bersambung*
