DAERAH  

1200 Tenaga Honorer di Pemda Banggai Kepulauan Terancam Kehilangan Pekerjaan

Avatar

BangkepNews.com.BANGKEP– Sebanyak kurang lebih 1200 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai Kepulauan terancam kehilangan pekerjaan. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan, Burhan Alilaga, yang menyatakan kekhawatirannya terhadap nasib para honorer tersebut.

Saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan di Kantor DPRD Banggai Kepulauan, Kamis (9/01/2025), Burhan Alilaga menegaskan bahwa isu ini merupakan persoalan krusial yang perlu segera mendapatkan solusi. Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan pekerjaan bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di berbagai sektor pemerintahan daerah.

“Tenaga honorer adalah bagian penting dari sistem pemerintahan kita. Kehilangan pekerjaan bagi mereka bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga mereka. Kita harus mencari solusi yang adil dan tidak merugikan banyak pihak,” ujar Burhan.

BACA JUGA:  Sat Narkoba Polres Bangkep Kembali Ringkus 2 Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berjenis Sabu di kab.Balut

Untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, DPRD Banggai Kepulauan akan mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada Jumat, 10 Januari 2025. Rapat ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mencari jalan keluar terkait nasib tenaga honorer tersebut.

Burhan juga mengimbau pemerintah daerah agar mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun tidak diberhentikan begitu saja tanpa solusi yang jelas.

BACA JUGA:  Skema Pengangkatan PPPK, Pj. Bupati Bangkep: Pegawai Non-ASN Database Prioritas Utama

“Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai kebijakan yang diambil mengorbankan mereka yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata,” tambahnya.

Dengan situasi yang belum pasti ini, para tenaga honorer di Banggai Kepulauan berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan keputusan yang bijak dan berpihak kepada mereka.(Ar)

BACA JUGA:  Ketua Komisi III DPRD Bangkep dan Bupati Gencar Koordinasi dengan Kementerian Demi Pembangunan Daerah
banner 728x250