BangkepNews.com.BANGKEP – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) BBM terus memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna menjamin ketersediaan pasokan dan ketepatan sasaran bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan di sejumlah titik distribusi di Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Tinangkung Utara, Selasa pagi.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur teknis pemerintah daerah bersama aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas BBM. Pengawasan difokuskan pada penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi agar tetap sesuai peruntukan serta mencegah potensi penyimpangan seperti penimbunan dan distribusi ilegal.
Monitoring diawali di Kecamatan Tinangkung yang merupakan pusat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Tim Satgas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi logistik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk pencocokan data pengiriman dengan stok riil di tangki pendam.
Selain itu, petugas juga mengawasi langsung aktivitas pengisian BBM di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pengisian berulang, penyalahgunaan jeriken tanpa izin, maupun praktik lain yang berpotensi mengganggu distribusi.
“Monitoring ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bentuk komitmen kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh BBM. Kami ingin memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba memanfaatkan kuota subsidi,” ujar salah satu anggota tim di lokasi.
Usai melakukan pengawasan di Tinangkung, tim melanjutkan monev ke Kecamatan Tinangkung Utara yang dikenal sebagai jalur penghubung antarwilayah. Di kawasan ini, stabilitas pasokan dan harga BBM menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Satgas juga melakukan pendekatan persuasif melalui dialog dengan pengelola pangkalan dan pengecer resmi. Mereka diingatkan untuk tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, terutama bagi BBM yang digunakan oleh nelayan dan sektor transportasi.
Dari hasil monitoring, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi perhatian tim, di antaranya:
-
Verifikasi stok: Pencocokan data distribusi dari depo dengan stok aktual guna mencegah kebocoran.
-
Kelaikan fasilitas: Pemeriksaan tera mesin pompa untuk menjamin akurasi volume BBM.
-
Penataan antrean: Pengaturan arus kendaraan di SPBU agar tidak menimbulkan kemacetan.
-
Validasi dokumen: Pemeriksaan surat rekomendasi bagi nelayan dan pelaku UMKM pengguna BBM subsidi.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap kegiatan pengawasan ini mampu menjaga stabilitas pasokan serta mencegah terjadinya kelangkaan akibat kepanikan masyarakat.
Satgas BBM menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, mulai dari sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin usaha bagi penyalur yang terbukti menyimpang.
Dengan pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, distribusi BBM di wilayah “Tanah Peling” diharapkan tetap lancar, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat terus bergerak tanpa hambatan.(*/Ar)
