BangkepNews.com.BANGKEP — Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) SPBU Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, oleh Bupati Banggai Kepulauan tampaknya dianggap angin lalu oleh sang pemilik. Bupati Banggai Kepulauan mencabut izin SPBU Kompak Patukuki setelah dokumen perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dinyatakan ditolak dan bermasalah secara administrasi.
Meski izin telah dicabut akibat temuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terindikasi palsu, aktivitas pembangunan di lapangan tak bergeming dan kini bahkan telah mencapai 80 persen.
Keberlanjutan proyek di tengah sanksi administratif ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap otoritas daerah.
”Ini salah satu bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan pemerintah daerah,” tegas Habib Muhammad, Selasa (10/11/2026).
Habib meminta APH dan Pemda tidak mandul, menurutnya kasus ini tidak lagi sekadar sengketa administratif, melainkan telah merambah ranah pidana. Laporan aduan terkait dugaan pemalsuan dokumen PKKPR telah lama masuk di meja Satreskrim Polres Bangkep. Namun, hingga detik ini, kepastian hukumnya jalan di tempat.
”Kami mendesak agar APH Polres Bangkep transparan kepada publik terkait penanganan kasus ini. Jangan sampai hukum terkesan tumpul di hadapan pelaku usaha,” ujar Habib.
Kritik yang dilontarkan oleh Ketua LSM Merah Putih. Ia mendesak Pemda dan Polres Bangkep agar tidak bersikap pasif menghadapi pembangkangan tersebut. Sebagai langkah eskalasi, pihak LSM bahkan telah melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Gakkum Lingkungan Hidup (LH) serta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
Habib menekankan ini pertaruhan wibawa negara bahwa pencabutan izin oleh kepala daerah bukan sekadar instrumen di atas kertas, melainkan produk hukum yang wajib dipatuhi.
”Seharusnya pencabutan izin oleh pemerintah daerah dihormati. Jangan sampai keputusan pemerintah hanya menjadi macan ompong tanpa pelaksanaan di lapangan,” kritik tajam Ketua LSM Merah Putih
Kondisi ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum di Banggai Kepulauan. Ketua LSM Merah Putih kini menuntut transparansi dari Satreskrim Polres Bangkep terkait sejauh mana proses penyelidikan atas laporan pemalsuan dokumen tersebut berjalan.
Ia berharap penegakan hukum tidak boleh berhenti sebatas penerimaan berkas laporan, melainkan harus berbuah kepastian hukum yang transparan dan profesional.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan polemik ini berlarut-larut. Publik berhak mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta tindakan penertiban yang terukur di lapangan.
Wibawa pemerintah dan integritas hukum di Banggai Kepulauan kini sedang diuji. Kekuatan hukum tidak hanya diukur dari seberapa tegas izin diterbitkan, tetapi diuji saat sebuah keputusan tegas harus ditegakkan di hadapan mereka yang mencoba melanggarnya.(*/Ar)
*Bersambung*
