Jumat 29/07/2022
BangkepNews.com. BANGKEP– Rapat paripurna DPRD tentang laporan pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan tahun 2021(Jumat 28/07/ 2022).
Dalam rapat paripurna dihadiri PJ Bupati, ketua DPRD, Wakil ll DPRD Bersama Anggota, sekwan, staf ahli, serta Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Kabupaten Banggai Kepulauan ( Bangkep).
Pandangan DPRD tentang LKPJ Bupati, laporan pandangan DPRD dibacakan langsung oleh Rahma Dg Taha politisi dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
Panitia khusus DPRD Banggai kepulauan ( pansus) dalam hasil rapat panitia khusus DPRD melahirkan beberapa pandangan DPRD dan disampaikan langsung dalam rapat paripurna DPRD Banggai kepulauan, dengan melahirkan beberapa tanggapan guna menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah kabupaten Banggai kepulauan.
“DPRD Banggai kepulauan meminta kepada pemerintah daerah agar lebih memaksimalkan kinerjanya lewat perangkat daerah guna memenuhi target atau capaian program kegiatan di tahun yang akan datang” papar Rahma dalam paripurna DPRD Banggai kepulauan.
DPRD Banggai Kepulauan merekomendasikan kepada pemerintah daerah Banggai kepulauan agar dapat menyiapkan anggaran yang cukup guna memenuhi kebutuhan yang bersifat prioritas.
Sebelum bupati Banggai kepulauan Ihsan Basir. SH. LL.M membacakan Laporan LKPJ Bupati, Ketua DPRD Banggai kepulauan Rusdin Sinaling, menyinggung tentang penjaringan aparat desa lalengan. Kata dia ” dalam penjaringan aparat desa lalengan kecamatan Buko terindikasi bermasalah sesuai laporan yang diterimanya dari masyarakat desa lalenagan. Persoalan tersebut harus segera ditindak lanjuti,” pintanya.
PJ Bupati banggai kepulauan Ihsan Basir menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna tentang rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon anggaran sementara tahun 2023.
Berdasarkan ketentuan pasal 194 no 12 tahun 2019, kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Banggai kepulauan 2021 yang telah diperiksa oleh BPK yang sudah diserahkan pada Bupati Banggai kepulauan dan ketua DPRD Banggai kepulauan oleh kepala perwakilan BPK provinsi Sulawesi tengah pada tanggal 20/5/ 2022 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP).
“Laporan keuangan yang disampaikan antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran, Arus kas, Operasional, Keuangan, ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan,” paparnya dalam penyampaian rapat paripurna.
Raperda tentang tata ruang wilayah kabupaten Banggai kepulauan tahun 2022- 2024, Bupati Banggai kepulauan Ihsan Basir menyampaikan gambaran umum tentang Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Banggai kepulauan 2022-2042.
” Penataan Ruang adalah satu sistem penata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan agar pemanfaatan ruang tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang sehingga tidak terjadi penurunan kualitas ruang,” paparnya.
“Perlu diketahui bersama bahwa pengaturan RT/RW sebelumnya telah diatur dengan peraturan daerah no 1 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Banggai kepulauan tahu 2016 – 2036. Namun dengan adanya kebijakan nasional dengan berlakunya UU No 16 tahun 2020 tentang cipta kerja tentan peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang sehingga tidak sesuai dengan tata ruang sebelumnya,” tandasnya.
Untuk itu, RT/ RW kabupaten Banggai kepulauan perlu dilakukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat 1 peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang menyebutkan bahwa peninjauan kembali dilakukan satu kali dalam setiap periode lima tahunan,” tandasnya.( AR)
