BangkepNews.com.BANGKEP – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan, H. Rusli Moidady, ST. MT.AIFO dalam Rapat Pleno Penyusunan Program Rencana Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (28/1/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menekankan bahwa pembangunan tidak semata-mata berfokus pada aspek fisik, namun juga harus sejalan dengan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan kebutuhan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, yang mengikuti rapat secara virtual, turut menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Kepulauan.
Bonny menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, TPAKD telah melalui fase pembelajaran sekaligus mencatat berbagai capaian positif. Sejumlah program yang dijalankan, seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital, dinilai memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal.
“Program-program tersebut telah membantu meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong inklusi keuangan di daerah,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, Bonny menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi TPAKD akan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Rapat pleno ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja TPAKD yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.
Turut Kepala Asisten II, Otoritas jasa keuangan provinsi sulawesi tengah bersama tim, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan,Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Init Salakan,Pimpinan PT. bank Sulteng Cabang Salakan, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. .Bank Mandiri, Direktur PT. BPRS Khairan Inti Amanah, Pimpinan Cabang PT. BPT Modern Express kc. Salakan, Kepala Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian Banggai Kepulauan, Pimpinan PT. Permodalan nasional madani cabang bangkep, Kepala kantor cabang BPJS ketenagakerjaan banggai luwuk, Para Kepala OPD se-Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabag Ekonomi dan undangan lainnya (*/Ar)
