Jumat 08/04/22
BangkepNews.com, BANGKEP– Dalam Sidang paripurna yang diselenggarakan pada Kamis (7/4/2022), Wacana sejumlah fraksi di DPRD Bangkep akan menolak penyampaian keterangan bupati atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021, pupus tak berdaya .
Keinginan rencana penolakan sejumlah fraksi terhadap LKPJ Bupati tersebut, seolah ada kekhawatiran.
Buktinya, lima fraksi di DPRD Bangkep menyatakan menerima LKPJ Bupati untuk dibahas ditingkat selanjutnya. Walaupun, masih ada catatan tersendiri dari masing-masing fraksi.
Sejumlah fraksi yang hadir di DPRD antara lain: Fraksi NasDem, Fraksi Bintang Persatuan, Fraksi PDIP Nurani Rakyat, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. dan Fraksi Demokrat.
Dalam sidang paripurna, terlihat dua fraksi yang sangat menonjol dan kritis saat menyampaikan pandangan fraksinya terkait penyampaian LKPJ Bupati 2021. Fraksi yang kritis Yakni: Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar Bintang Persatuan.
Fraksi NasDem menilai, bahwa masih ada hal penting yang perlu dievaluasi kembali terkait gagalnya penata usahaan daerah kabupaten bangkep yang didasari dari hasil evaluasi Kemenpan-RB.
“Terutama kaitannya dengan tata kelola daerah kabupaten banggai kepulauan,” ujar Alman, dalam memaparkan pandangan fraksinya
Pada sidang paripurna yang digelar Kamis (7/4/2022).
Pada proses penyampaian LKPJ Bupati, Fraksi Nasdem menyarankan agar segera dilakukan review kembali. Sebab mengingat pada Program pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan lewat RPJMD Periode 2017-2022.
“Kami minta Bupati perlu mereview kembali LKPJ-nya selama lima tahun. Karena masa jabatan bupati saat ini sudah akan berakhir,” ujarnya.
“Dengan dasar itu Fraksi NasDem meminta kepada Pansus LKPJ segera membahas LKPJ Bupati dalam waktu 14 hari kerja.
Sebab jabatan bupati akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang,” terangnya.
Fraksi Nasdem menilai, bahwa masih ada penataan keuangan daerah yang masih lemah. Faktanya sampai saat ini proses pelaksanaan APBD masih belum tuntas.
“Itu artinya bahwa pemda belum siap dalam soal penata usaha dan pengelolaan keuangan daerah secara baik. Sehingga solusinya ialah, SDM di OPD perlu dievaluasi dan direformasi kembali berdasarkan keahlian dalam penempatan jabatannya,” ungkapnya.
Belum lagi soal bobolnya APBD Bangkep 2019 yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah.
“Itu juga menandakan lemahnya sistim pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.
Intinya, kata Alman, Fraksi NasDem menerima LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 untuk dibahas ditingkat pansus dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sementara itu, Fraksi Golkar Bintang Persatuan, juga menyatakan pendapat yang sama. Yakni, menerima penyampaian LKPJ Bupati dengan beberapa catatan.
Pertama, agar penyampaian LKPJ Bupati segera dibahas lebih lanjut ditingkat pansus. Alasanya, LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 merupakan LKPJ visi-misi bupati dalam RPJMD tahun 2017-2022,
“Sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pembahasan dan penilaian kinerja pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujar anggota DPRD fraksi Golkar Bintang Persatuan, H. Suhardin Sabalino, saat membacakan pandangan fraksinya.
Lalu, yang kedua soal kepatuhan penyusunan LKPJ Bupati tahun 2021, harus betul-betul ditelitikan secara lebih mendalam.
Pada dasarnya, kata dia, DPRD adalah sebagai bagian dari unsur pembantu penyelenggara pemerintahan daerah yang sudah terbangun secara keseluruhan sesuai perintah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangkep, Rusdin Sinaling, dan didampingi oleh kedua wakilnya, Moh. Risal Arwie dan Eko Wahyudi, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD.
Selain itu, hadir juga Bupati Bangkep H. Rais D. Adam, Asisten Bupati, Sekretaris DPRD, para Kepala OPD, beserta seluruh tamu undangan lainnya. (Ar)
