BangkepNews.com. BANGKEP– Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja pembangunan daerah. Laporan ini menyoroti berbagai capaian di bidang ekonomi, pelayanan dasar, serta keuangan daerah, namun juga mengungkap tantangan yang masih perlu diatasi.
Sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 67,05 menjadi 67,65, sementara laju pertumbuhan ekonomi naik tipis dari 3,99% menjadi 4,03%. Penurunan angka kemiskinan dari 12,90% menjadi 12,32% menjadi salah satu pencapaian yang patut diapresiasi, meskipun angka pengangguran masih stagnan di sekitar 1,55%.
Di sektor pelayanan publik, berbagai program terus berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini mencapai 96,96%, sementara tingkat partisipasi siswa di SD dan SMP hampir menyentuh angka 100%. Pada sektor kesehatan, cakupan imunisasi dan pelayanan ibu hamil meningkat, menandakan keberhasilan program kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah.
Defisit Anggaran dan Optimalisasi Pendapatan
Secara keuangan, Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan anggaran. Pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,027 triliun dengan tingkat realisasi mencapai 96,23%. Namun, defisit sebesar Rp1,8 miliar masih menjadi catatan, meskipun telah ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah target, hanya mencapai Rp51,89 miliar atau 88,6% dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama dalam sektor pajak dan retribusi. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,029 triliun dengan mayoritas digunakan untuk belanja operasional.
Inovasi dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan
Sejumlah inovasi diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Program digitalisasi seperti sistem Darsip (Sadar Arsip), BLUD Semesta untuk layanan kesehatan, serta aplikasi Smart Perkimtan untuk tata kelola perumahan mulai diterapkan. Selain itu, penggunaan sistem Quick Response Code dalam layanan perizinan menjadi langkah maju dalam modernisasi administrasi pemerintahan.
Namun, laporan ini juga mencatat bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih berada dalam kategori “rendah,” sementara laporan keuangan daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam manajemen keuangan dan administrasi yang harus segera dibenahi.
Masa Depan Banggai Kepulauan: Perlu Terobosan Lebih Besar
Meski berbagai kemajuan telah dicapai, tantangan besar masih menanti. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mempercepat pengurangan kemiskinan, serta memperbaiki tata kelola keuangan agar dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang.
Inovasi yang telah dijalankan harus dioptimalkan dan diperluas ke sektor lain agar pembangunan daerah semakin efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, Kabupaten Banggai Kepulauan dapat terus bergerak maju menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi.(**)
