BangkepNews.com.BANGKEP– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Tahun 2025. Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arkam Supu bersama Wakil Ketua I. Suhardin Sabalino Wakil Ketua II. Rusdin.Sinaling.
Rapat Paripurna dihadiri oleh 20 dari total 25 anggota DPRD tersebut turut dihadiri Bupati Banggai Kepulauan H. Rusli Moidady, ST., MT., para asisten dan staf ahli Setda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
Penyampaian LKPJ 2024: Fokus pada Pembangunan dan Evaluasi Kinerja pemerintah daerah. Bupati menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan RKPD dan tema pembangunan daerah: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah. LKPJ ini mencakup lima arah kebijakan utama yang meliputi penguatan infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan stunting, serta pelaksanaan Pemilukada yang berkualitas.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD Tahun 2024 mencapai 96,23% dari target sebesar Rp1,06 triliun. Pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 88,60%, sementara pendapatan transfer mencapai 96,58%. Pada sisi belanja, realisasi belanja mencapai 91,91% dari target, dengan belanja modal terealisasi 75%, dan belanja tak terduga hanya 26,29%.
Bupati juga memaparkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2024 yang meningkat menjadi 4,03%, naik dari 3,99% di tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB daerah.
Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady juga menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah strategis, yaitu: Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan Daerah
Raperda ini bertujuan memperkuat tata kelola sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah dengan potensi laut seluas 6.671 km². Bupati menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengatur strategi ketersediaan pangan untuk stabilisasi harga dan krisis pangan. Raperda ini mencakup pengadaan, pengelolaan, hingga penyaluran pangan, serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa.
Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Raperda ini merupakan penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima LKPJ dan tiga Raperda yang disampaikan bupati. Tahapan selanjutnya adalah pembahasan mendalam oleh alat kelengkapan dewan guna penyempurnaan dan penetapan.
Sidang paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang membawa kemajuan bagi masyarakat Banggai Kepulauan.(Ar)
