BangkepNews.com.Palu – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, didampingi Tim Harmonisasi Peraturan Bupati memenuhi undangan rapat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
melanjutkan agenda kerja di tingkat provinsi dengan melakukan kunjungan koordinasi ke Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah.selasa (10/03/26,) Kegiatan ini dilaksanakan setelah sebelumnya mengikuti agenda di Biro Hukum.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas mekanisme Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam koordinasi tersebut dibahas berbagai aspek terkait pemberian TPP, mulai dari kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, penerapan sistem berbasis kinerja, hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekda Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto menyampaikan bahwa kesejahteraan pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas serta mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kesejahteraan pegawai adalah salah satu kunci utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Karena itu, konsultasi ini dilakukan agar mekanisme pemberian TPP tetap berjalan sesuai dengan regulasi, berbasis capaian kinerja, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan aturan yang berlaku sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menurutnya, rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga marwah birokrasi yang bersih, tertib hukum, dan menghargai dedikasi para pegawai.
Melalui koordinasi ini diharapkan lahir kebijakan yang semakin tepat dalam pengelolaan TPP ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga mampu memberikan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan optimistis hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas.(*/Ar)
