BangkepNews.com. BANGKEP — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan Harli Masenge secara terbuka meminta masukan dan koreksi dari berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dinas Dukcapil dalam kegiatan forum Konsultasi publik yang diselenggarakan diruang rapat dukcapil.Jumat (03/10/25)
Dalam forum konsultasi publik dihadiri Sekdis Moh. Faisal Malotes, S.STP, M.A.P, Kabid Data & Inovasi Omri Padek, SH, Kabid PIAK Ripnorati Kamboto, S.Sos, Kabid Capil Muh. Muhtar, S.Sos, Kabid Dafduk Rusna Sadang, S.Sos, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Harli Msenge menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai penilaian dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kualitas pelayanan publik.
“Kami mohon saran dan masukan, jangan ragu untuk menyampaikan kritik sekalipun. Ini semua demi perbaikan pelayanan kami ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun secara internal pelayanan Dukcapil dianggap sudah berjalan sesuai standar, namun persepsi masyarakat bisa saja berbeda. Karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi.
“Kalau menurut kami pelayanan sudah sesuai, namun itu versi kami. Bisa jadi, menurut masyarakat masih ada kekurangan. Maka dari itu kami membuka ruang saran dari LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” sambungnya.
Sebelum forum dibuka untuk masukan, Kabid Data dan Inovasi Omri Padek, SH memaparkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada semester I tahun 2025. Dari 46 responden, 32 orang menyatakan pelayanan sangat baik, dan 12 lainnya menilai pelayanan sudah sesuai. Total nilai IKM mencapai 89,49%.
Namun, meskipun masuk dalam kategori “sangat baik”, beberapa indikator seperti sistem dan mekanisme pelayanan masih mendapat penilaian belum memuaskan. Hal ini menjadi penyebab mengapa hasil penilaian belum mampu mencapai kategori “sangat baik” yang ditetapkan sebagai target oleh Kemenpan, Ombudsman, dan KPK.
Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam forum adalah keterbatasan fasilitas pelayanan, Kepala Bidang Dukcapil Muh.Muhtar.S.Sos mengungkapkan keterbatasan anggaran, sehingga belum dapat melengkapi pasilitas pelayanan seperti masih kurangnya unit komputer, printer, dan alat cetak e-KTP yang menjadi faktor hambatan utama dalam percepatan layanan.
“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kami belum dapat menganggarkan pengadaan fasilitas pendukung secara optimal,” jelas Muhtar.
Menanggapi hal tersebut, Habib sapaan akrabnya , perwakilan dari salah satu LSM, menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar pelayanan Dukcapil.
“Dukcapil seharusnya menjadi prioritas. Data jumlah penduduk adalah kunci dalam proses perencanaan pembangunan dan penyaluran dana dari pemerintah pusat,” tegas Habib.
Sementara itu, Kasubag kepegawaian, Eddy, juga mengakui bahwa hasil survei pelayanan publik menunjukkan bahwa kinerja Dukcapil Banggai Kepulauan belum maksimal.
Diakhir diskusi Beberapa indikator penilaian pelayanan belum tercapai secara optimal karena kendala fasilitas yang kami hadapi,” tutup Harli masenge.(*/Ar)
